Makassar, RadarEkspres – Dalam upaya meningkatkan kualitas penanganan tindak pidana korupsi dan pidana umum, sejumlah pemangku kepentingan berkumpul dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peningkatan Kualitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Pidana Umum: Menyusun Solusi atas Permasalahan Proses Hukum”.
Acara ini menjadi ajang strategis untuk membahas berbagai kendala dalam proses hukum dan merumuskan solusi konkret guna memperkuat sistem peradilan di Indonesia.” Jum’at 7 Februari 2025 di Hotel Claro.
Baca:
Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Dr. I Wayan Gede Rumega, SH., MH, dalam sambutannya menekankan bahwa kolaborasi antarinstansi merupakan kunci utama dalam menciptakan proses hukum yang lebih transparan dan profesional.
“FGD ini menjadi forum strategis untuk menyatukan visi dan menemukan solusi atas permasalahan yang sering muncul dalam persidangan tindak pidana korupsi dan pidana umum,” ujar Dr. I Wayan.
Menjaga Koordinasi dan Kepatuhan terhadap Prosedur
Senada dengan itu, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Dr. H. Zainuddin, SH., M. Hum, menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, koordinasi dan komunikasi yang baik sangatlah penting.
“Setiap langkah yang kita ambil harus tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar proses hukum berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan begitu, kita dapat menghindari kesalahpahaman serta memastikan bahwa semua keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat,” jelasnya.
Dr. Zainuddin juga mengingatkan bahwa profesionalisme dan kehati-hatian dalam setiap tahapan hukum adalah kunci untuk bekerja secara efektif tanpa menimbulkan persoalan baru.
Sementara Ketua Panitia FGD, Jhonicol Richard Frans Sine, mengatakan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi. Ia menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih.
“Kita ingin memastikan bahwa seluruh aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan asas hukum yang berlaku. Salah satu perhatian utama kita adalah mengatasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi, seperti intervensi politik, lemahnya pengawasan, dan inkonsistensi dalam proses hukum,” jelas Jhonicol.
Melalui FGD ini, para peserta berupaya merumuskan langkah-langkah konkret agar sistem hukum semakin kuat dan dapat mencerminkan keadilan yang sesungguhnya.
Harapan dari FGD
Dengan diadakannya diskusi ini, diharapkan lahir rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem peradilan, khususnya dalam menangani kasus tindak pidana korupsi dan pidana umum. Komitmen untuk menjaga profesionalisme, transparansi, dan koordinasi yang baik menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih kuat dan berkeadilan.
Laporan: JDT
