Polewali Mandar, (RADARNKRI.com) – Dalam rangka mensinergitaskan kegiatan antara pemerintah Desa dan Kabupaten. Usulan bantuan modal Kelompok Masyarakat, dapat dianggarkan melalui dana desa, pengembangan unit usaha Desa bekerjasama perbankan, pelatihan teknis petani dan usulan bantuan peralatan komoditi pertanian dan perkebunan. Susun RKPD, DPRD Polman Kawal Usulan Prioritas. Polman, 9 Maret 2020.
Baca:
Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kab. Polewali Mandar dilaksanakan Senin 9 sampai dengan Sabtu 14 Maret 2020, di 16 Kecamatan. Forum musrenbang wajib terlibat unit kerja OPD, delegasi Desa dan Kecamatan dalam rangka menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Polewali Mandar.
Melalui, Forum musrenbang di Polman para pimpinan DPRD dan anggota dewan terbagi, per Dapil menyebar mengikuti forum rembuk bersama di tingkat Kecamatan. Sesuai hasil reses dilakukan, para legislator selama ini banyak aspirasi yang terserap termasuk usulan pembangunan berbagai sektor kebutuhan masyarakat yang mendesak di setiap wilayah yang belum terakomodir dan patut mendapat perhatian serius pemerintah daerah untuk dijadikan evaluasi dan rencana kerja pembangunan tahun berjalan.
Wakil Ketua DPRD Amiruddin bersama anggota dewan Rusnaedi Luwu usai mengikuti musrembang, aspirasi yang diserap akan di kawal dewan hingga tingkat Kabupaten. Kata anggota dewan Rusnaedi ada beberapa usulan yang diungkap kembali pada musrenbang Kecamatan Matakali, pasalnya sebelumnya tidak usulan dimasukkan RKPD, karena setiap sampai di Kabupaten kebanyakan usulan mengemuka infrastruktur jalan dan pengairan sekunder, pemberdayaan masyarakat “infrastruktur jalan dan pengairan sekunder yakni, saluran irigasi seka-seka yang melintas di areal persawahan limboro, Barumbung dan wilayah Kelurahan Matakali belum berfungsi dan dimanfaatkan sebagai mana mestinya oleh kelompok tani sehingga usulan kegiatan rehabilitasi tersebut menjadi usulan proyek lintas Desa pada tahun anggaran 2021″ kata Rusnaedi legislator Partai Demokrat.
selanjutnya menurutnya, yang dimaksud usulan prioritas diperkuat melalui hasil kegiatan reses dewan yang telah dituangkan dalam pokok-pokok pikiran anggota DPRD dan hal ini, akan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran DPRD bersama Balitbangren.
Berkaitan dengan usulan rencana pembangunan tahun berjalan melalui musrembang perwakilan masyarakat Fatimah seorang penggiat UKM Matakali meminta prioritas kebutuhan UKM usaha desa yang tergabung dalam kelompok usaha ataupun perorangan dapat dilirik secara maksimal dalam rencan pemerintah Desa dengan maksimal dan dibahas di tingkat Kabupaten, ” ya semoga ini, ya semoga saja apa yang kita harapkan ini oleh pelaku usaha lokal atau Bumdes berkesesuaian usulan Desa hingga tingkat Kabupaten dapat terakomodir untuk kesejahteraan masyarakat,”
Wakil Ketua Komisi III DPRD Polewali Mandar Juanda menyebut pihaknya mendukung pemberdayaan Desa dalam dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran di tingkat Desa melalui, Bumdes dan UKM dimusyawarahkan di musrenbang hanya saja, kata dia pelaksanaan di tingkat Desa tidak menjadi objek modus Korupsi atau pemerasan anggaran oleh aparat di tingkat Desa dari Dana desa diperuntukkan pada semestinya. “rakyat wilayah pesisir pegunungan dan pantai dapat dirumuskan kebutuhannya seperti, petani,nelayan,usahawan, maupun profesi masyarakat lainnya wajib diakomodir melalui Dana Desa agar kegiatan pemberdayaan khususnya industri rumah tangga menggeliat seperti di pulau Jawa yang maju pesat.,”terangnya.
Informasi sinergitas kegiatan antara pemerintah Desa dan Kabupaten diperoleh bahwa usulan bantuan modal Kelompok Masyarakat, dapat dianggarkan melalui dana desa peruntukkan pembelian unit usaha Desa bekerjasama perbankan, selain itu usulan pelatihan teknis petani dan usulan bantuan peralatan komoditi pertanian dan perkebunan.
Laporan : Harrey Kiswah
Editor. : JFR
