RADARNKRI.Com I Gowa – Aksi demonstrasi aliansi koordinator komisariat hipma Gowa Di Batas Kota Makassar kabupaten Gowa menutup jalan dengan membakar ban bekas mengakibatkan terjadi kemacetan panjang baik Jalur Makassar dan poros jl. Sultan Hasannudin Gowa, jumat 13/07/2018.
Dalam orasinya Jendral lapangan Rahmat Hermawan mengatakan bahwa pemerintahan era Jokowi Jusuf Kalla yang notabenenya dianggap sebagai penyelamat bagi rakyat pembawa kesejahteraan masyarakat justru membuat rakyat pusing dan sekian kalinya kali ini rakyat dipusingkan dengan kebijakan yang baru yakni kenaikan harga BBM
Baca:
Orator berikutnya Ando dalam orasinya menambahkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan menaikkan harga BBM sebanyak 4 kali yakni pada tanggal 13 Januari 20 Januari 24 Februari dan kiri pada tanggal 1 Juli 2018, revisi harga BBM non subsidi mengalami kenaikan harga BBM non subsidi yang dimaksud adalah pertamax naik naik Rp 800 dan dexlite naik Rp1. 000 per liternya sedangkan untuk jenis pertalite dan premium tidak mengalami perubahan tetap dengan harga yang sama.
Salah satu faktor kenaikan harga BBM non subsidi memperlihatkan seolah pemerintah tidak melakukan antisipasi kenaikan harga BBM non subsidi terjadi karena faktor internal yaitu pemerintah belum dapat mengendalikan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika pada akhirnya berdampak pada sistem tata Niaga Migas Indonesia yang bersifat terbuka sedangkan faktor eksternal yaitu harga minyak dunia mengalami kenaikan kebijakan OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) sehinggah membatasi produksi dan kondisi geopolitik lainnya.
Kericuhan berawal saat Kasat Sabhara Polresta Gowa, AKP Habsi, membentak peserta aksi untuk tidak menghalangi kendaraan arus lalu lintas dari arah Sungguminasa, tidak terima di bentak aktifis mahasiswa Hipma Gowa balik membentak dan bertahan menutup jalan, sempat terjadi pertengkaran dan saling dorong antara pendemo dan polisi.
Betikut ini 5 tuntutan aksi Hipma Gowa
1. Tolak kenaikan harga BBM non subsidi, 2. Stop monopoli bahan bakar minyak, 3. Distribusi BBM secara merata dapat, 4. Menggalang dana untuk membayar hutang negara, 5. Stop komersialisasi terhadap masyarakat miskin.(Ilyas)
