Makassar, RadarEkspres – Calon Wakil Wali (Cawawali) Kota Makassar nomor urut 3, Ilham Ari Fauzi Amir Uskara, mematahkan argumen program sampah gratis yang diusulkan oleh Cawawali nomor urut 2, Rezky Mulfiati Lutfi, dalam debat Pilwalkot Makassar 2024.
Debat tersebut berlangsung pada Sabtu (26/10/2024) di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan.
Baca:
Pada debat perdana yang mengangkat tema “Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pelayanan Inklusi dalam Bingkai NKRI”, Ilham Fauzi berhasil memberikan jawaban yang komprehensif terhadap berbagai pertanyaan panelis.
Salah satu momen penting terjadi ketika Rezky mempertanyakan strategi Ilham dalam meningkatkan reformasi birokrasi di Makassar.
Rezky bertanya, “Bagaimana kiat dari paslon nomor 3 untuk menaikkan penilaian reformasi birokrasi agar Makassar dapat lebih berkembang?”
Ilham menjawab dengan menekankan perlunya penilaian objektif terhadap kinerja ASN dan penerapan teknologi untuk mendukung transparansi serta integrasi layanan publik.
“Kita perlu menggunakan data objektif dalam proses pelelangan jabatan dan mendukung digitalisasi layanan publik. Ke depan, kami ingin memastikan semua layanan publik terintegrasi dalam satu sistem yang efisien dan melibatkan anak muda sebagai garda terdepan dalam implementasi digitalisasi di Makassar,” jelas Ilham.
Menanggapi, Rezky menyampaikan bahwa selain digitalisasi, penting untuk meningkatkan kompetensi ASN serta melakukan pengawasan terhadap kinerja ASN.
Selanjutnya, Ilham menantang konsep program sampah gratis yang diusung Rezky. Ia mempertanyakan kelayakan program tersebut dengan menyinggung regulasi yang mengatur retribusi sampah.
“Kami terikat pada Permendagri No. 7 Tahun 2021 dan Perda No. 1 Tahun 2004 yang mengatur kewajiban pembayaran retribusi sampah. Layanan yang digratiskan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan, karena masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk menuntut jika layanan tidak optimal,” ucap Ilham.
Rezky membalas bahwa program gratis sampah tersebut hanya berlaku untuk keluarga berpenghasilan rendah, sementara sektor komersial seperti pabrik, hotel, dan restoran tetap dikenakan biaya.
Namun, Ilham kembali menegaskan pentingnya mempertimbangkan kesejahteraan yang lebih substansial, seperti perluasan cakupan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami akan memperluas manfaat KIS bagi 228.000 penerima, karena kesehatan adalah prioritas utama yang harus lebih diperhatikan dibanding program gratis sampah yang potensial menimbulkan konsekuensi besar bagi layanan publik.” Ujarnya.
Debat semakin intens ketika Rezky menyanggah bahwa programnya bertujuan untuk meringankan beban keluarga kurang mampu tanpa mengesampingkan program kesehatan yang juga menjadi prioritas.
Dengan berbagai pandangan yang disampaikan, perdebatan antara Ilham Fauzi dan Rezky Lutfi mengenai program gratis sampah menjadi sorotan dan menunjukkan perbedaan visi yang tajam dalam memberikan solusi kesejahteraan bagi warga Makassar.
Laporan: (Red)
